“Peningkatan Akuntabilitas, Transparancy dan Melek Tekhnologi ini
perlu dilakukan untuk mempermudah, mempercepat, sekaligus peningkatan
transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan. di era yang serba
teknologi, kita sudah harus mulai menggunakan aplikasi-aplikasi secara online
dan membiasakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akrab dengan teknologi.
Penggunaan aplikasi untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan agar tersusun
secara sistematis dan otomatis," ungkap Arif Toha.
Menurut Arif, Ditjen Perhubungan Laut adalah sub sektor terbesar
di Kementerian Perhubungan dengan anggaran terbesar kedua di Kemenhub, namun
dari segi kegiatan Ditjen Hubla paling besar. Oleh karenanya, para pengelola
keuangan harus bisa menyajikan laporan yang transparan, akuntabel dan
sistematis.
Selain itu, dalam era demokrasi dan keterbukaan ini, lanjut Arif,
tuntutan masyarakat luas terkait tata kelola keuangan maupun barang yang baik
terus mengemuka melalui berbagai forum media.
"Hampir seluruh komponen masyarakat secara kritis menuntut
agar pencapaian hasil pembangunan, pengelolaan keuangan dan kekayaan negara
serta segala hal yang berhubungan dan pelayanan publik dilakukan secara
transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip clean and good
governance," papar Arif.
Dia berharap seluruh jajarannya, dapat membenahi tata kelola
keuangan maupun barang lebih baik lagi, sehingga bisa meminimalisir
temuan-temuan aparat pemeriksa intern maupun ekstern dalam hal ini Inspektorat
Jenderal maupun BPK-RI.
“Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 secara maksimal untuk tetap mempertahankan
opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI,"Pungkasnya.
(TIM WARTA MARITIM).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar