Stakeholder Pelabuhan Tanjung Perak Deklarasi Sebagai Wilayah Bebas Korupsi

TANJUNG PERAK, Warta Maritim Indonesia – Hari ini di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sedikitnya 13 institusi mendeklarasikan Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (11/7/2019). 

Deklarasi bersama tersebut dilaksanakan di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang disaksikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha. Perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi, Nadjamuddin Mountong,  perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herda Helmijaya selaku koordinator Harian Sekretaris Nasional Stranas Pencegahan Korupsi KPK dan segenap pejabat dan stakeholder terkait di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Ke-13 Institusi Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak antara lain Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, KPP Bea Cukai Tanjung Perak, Stasiun Metereologi Maritim Tanjung Perak II Surabaya, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Perak, Dir Pol Airud Polda Jatim dan PT. Pelindo III (persero) Regional Jawa Timur.

Arif Toha menyampaikan deklarasi bersama tersebut merupakan salah satu kegiatan strategis Pemerintah khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sekaligus sebagai bentuk komitmen terbuka dalam membangun Zona Integritas sehingga masyarakat akan mengetahui dan ikut memantau Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan secara bersama-sama.

“Ke -13 institusi Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak yang telah melakukan deklarasi pencanangan Zona Integritas  Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih  dan Melayani (WBBM) ini tentunya telah memiliki  tata kelola organisasi yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, pengukuran kinerja individu, dan efektif dalam memberikan pelayanan informasi publik” kata Arif Toha.

Lebih jauh Arif Toha mengatakan kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan DIrektorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan bentuk implementasi dari amanat Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara. Reformasi Birokrasi tentang dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Zona Integritas sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik” ungkap Arif Toha.

Arif Toha menjelaskan kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diawali  dengan deklarasi secara nasional  di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 2 Mei 2019. Dilanjutkan dengan pencanangan deklarasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di kawasan Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar.

Menurut Arif Toha, membangun unit kerja pelayanan yang berpredikat WBK/WBBM tentunya bukanlah hal yang mudah, karena setiap institusi dari mulai pimpinan beserta jajarannya harus dipastikan sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan. 

“Selain  perbaikan di lingkungan internal tersebut, unit kerja pelayanan WBK/WBBM juga harus didukung dengan hasil survei eksternal kepada masyarakat yang dilayani terhadap persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan publik yang baik,” jelas Arif Toha. 

Arif Toha mengharapkan agar setelah dilakukan pencanangan deklarasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di Pelabuhan Tanjung Perak. Semua institusi yang terkait dapat mulai membangun secara bersama-sama dalam meningkatkan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, M. Dahri mengatakan bahwa dengan deklarasi zona integrasi ini dapat menjadi motivasi dan penyemangat untuk melaksanakan pemberantasan korupsi. reformasi  birokrasi dan pelayanan publik di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak secara bersama-sama.

"Seluruh institusi dan stakeholder di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak secara bersama-sama telah berkomitmen untuk mewujudkan Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak yang "Beraksi" yaitu kawasan yang  berani, jujur, amanah dan tidak  korupsi," tambah Dahri.

(MUNAWAR).