Ditjen Hubla Serahkan Hibah Kapal Pelra 35 GTkepada 44 Pemda

JAKARTA, Warta Maritim Indonesia - Sebanyak 44 kapal Pelayaran Rakyat (Pelra), anggaran kementerian Perhubungan tahun 2018, Hari ini Kamis (18 Juli 2019) kemarin resmi dihibahkan kepada 44 Pemerintah Daerah (Pemda) di Kantor Kementerian Perhubungan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo berharap kapal-kapal pelra yang dibangun dengan anggaran APBN ini dapat dirawat dan dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah selaku penerima hibah.  

“Saya minta agar kapal pelra ini dapat dirawat dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Dinas Perhubungan dan setiap tahunnya ada anggaran untuk perawatan. Jadi saat dilakukan monitoring, kapal dalam kondisi baik, terawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Dirjen Agus H Purnomo usai menandatangani perjanjian hibah kapal pelra dengan Pemda. 

Pihaknya bersyukur karena Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bisa membangun kapal pelra dengan kualitas bagus yang dibangun oleh galangan kapal nasional terbaik.

“Kapal pelra seperti ini sangat dibutuhkan daerah karena kapasitasnya tidak besar dan bisa untuk di daerah yang alurnya dangkal. Sehingga mampu mendukung kelancaran arus penumpang, barang, maupun wisata,” ungkap Dirjen Agus.

Menurut Dirjen, program-program Pemerintah yang dijalankan harus tepat sasaran, tepat guna dan mampu memberi manfaat kepada masyarakat. 

“Semoga keberadaan kapal pelra ini dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah menjadi lebih baik,” tambahnya.

Pemerintah Daerah yang diwakili Bupati Barru, Suardi Saleh dalam pelaksanaan hibah tersebut menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub atas perhatian dan bantuannya kepada Pemerintah Daerah karena selama ini yang menjadi kendala bagi Pemda adalah pelayanan untuk masyarakat di kepulauan karena keterbatasan akses.

“Kami yakin setiap Pemda memiliki impian untuk mendapatkan kapal yang lebih representatif, menjadi moda transportasi masyarakat kepulauan yang selama ini, belum bisa terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, komitmen Pemda ialah bagaimana bantuan ini bisa betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat di kepulauan,” kata Bupati Barru. 

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt.Wisnu Handoko pada kesempatan itu, mengatakan kapal perla merupakan salah satu moda pada rangkaian konektivitas yang paling kecil dan paling dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa disandari atau dilalui kapal perintis.

“Hari ini Kemenhub menyerahkan 44 kapal kepada Pemda dari total 94 kapal yang dibangun Tahun Anggaran 2018. Adapun 94 kapal tersebut dibangun di 16 galangan nasional di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok, dan Sulawesi Selatan,” ungkap Catp.Wisnu Handoko. 

Capt.Wisnu Handoko berharap hibah kapal pelra ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pemda, bisa untuk pengangkutan barang, penumpang maupun kebutuhan Pemda yang lain. Sehingga kita bisa membangun konektivitas lebih dalam lagi.

“Kami akan terus pantau pengoperasian kapal-kapal ini sehingga bisa maksimal dan sekiranya Pemda mengalami kesulitan. Ditjen Hubla siap memfasilitasi dan melakukan pembinaan. Yang penting jangan sampai kapal ini mangkrak atau tidak digunakan,” imbuhnya.

Spesifikasi Kapal Pelra yang dihibahkan :

1.      Ukuran GRT 35

2.      Kapasitas angkut 24 penumpang 10 Ton barang, 5 orang awak kapal.

3.      Kecepatan kapal 9 Knot.

44 Pemda penerima hibah kapal Pelra :

1. Provinsi Kalimantan Utara

2. Provinsi Lampung

3.Provinsi Sulawesi Barat

4.Kota Bima

5.Kota Sabang

6.Kabupaten Barru

7.Kabupaten Buton Selatan

8.Kabupaten Buton Tengah

9.Kabupaten Lampung Selatan

10. Kabupaten Lampung Tengah

11.Kabupaten Mamuju

12.Kabupaten Mesuji

13.Kabupaten Natuna

14.Kabupaten Nunukan

15.Kabupaten Pinrang

16.Kabupaten Situbondo

17.Kabupaten Takalar

18.Kabupaten Tana Tidung

19.Kabupaten Tanggamus

20.Kota Denpasar.

21.Kabupaten Bantaeng,

22.Provinsi Nusa Tenggara Timur

23.Provinsi Bengkulu

24.Provinsi DKI Jakarta

25.Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

26.Provinsi Riau

27.Provinsi Sulawesi Selatan

28.Kota Bengkulu

29.Kota Dumai

30.Kota Makassar

31.Kota Pariaman

32.Kota Tanjung Pinang

33.Kabupaten Bangka Selatan

34.Kabupaten Belitung

35.Kabupaten Bintan

36.Kabupaten Cilacap

37.Kabupaten Jepara

38.Kabupaten Kampar

39.Kabupaten Kayong Utara

40.Kabupaten Nias Selatan

41Kabupaten Pesawaran

42.Kabupaten Pesisir Barat

43.Kabupaten Rokan Hilir

44.Kabupaten Siak

(MUNAWAR).