Wamenhub : Pengelolaan TKBM Harus taat Aturan

SURABAYA (Warta Maritim Indonesia) - Wakil Menteri Perhubungan atau Wamenhub Suntana dalam  sambutan di acara Rakernas APBMI,  Sabtu kemarin (1/11/2025) di Surabaya mengatakan bahwa pengelolaan TKBM mestinya taat aturan, karena banyak TKBM yang usianya di atas 60 tahun masih bekerja. "Soal Usia ini nanti akan kami minta evaluasi. Demikian juga terhadap sharing 70% untuk TKBM dan 30% buat PBM, akan kami ditindaklanjuti,” kata Wamenhub.

Suntana juga menyatakan kalau biaya logistik untuk kegiatan di pelabuhan, yang dinilai mahal dikatakannya adalah di jalur darat bukan di pelabuhan.

Dalam kesempatan ini Wamenhub Suntana, menyampaikan supaya APBMI dapat terus berkolaborasi dan bekerjasama dengan PT Pelindo selalu operator pelabuhan.

Koperasi TKBM Setuju Lebih dari Satu 

Ketua umum APBMI Juswandi Kristanto dalam kesempatan yang sama menceritakan bagaimana perjalanan asosiasi ini sejak berdiri hingga sampai saat ini sudah berusia 36 tahun.

Juswandi juga bercerita bagaimana PBM akhirnya diberi kesempatan oleh Pelindo sebagai ‘Petani’ penggarap sawahnya. “Maksudnya PBM sebagai penggarap sawah, dan Pelindo sebagai pemilik sawah, dengan kompensasi kontribusi 40% untuk Pelindo dan PBM 60%,” ujarnya.

Juswandi pun minta kepada Wamenhub dan dirjen Hubla agar dilakukan revisi terhadap masalah TKBM. Karena PBM banyak dirugikan. Misalnya kegiatan di Teluk Bayur, sekitar 70% dari total bongkar muat barang habis buat TKBM, 30% buat PBM. “Mohon hal-hal seperti ini supaya diperhatikan agar dibuatkan aturannya,” jelasnya.

Juswandi pun setuju jika koperasi TKBM di setiap pelabuhan di Indonesia tak hanya satu, karena monopoli. “Kami sangat setuju kalau koperasi TKBM di pelabuhan lebih dari satu, biar ada kompetitor, pengguna jasa bisa ada pilihan,” katanya.

Sementara itu, direktur operasional PT Pelindo Putut Srimuljanto menyampaikan bahwa menegaskan bahwa saat ini Pelindo sebagai badan usaha pelabuhan (BUP) sudah bekerjasama dengan APBMI dengan harmonis.

“Kami terus membuka kerjasama dengan PBM. Bahkan hingga saat ini sudah ada 460 PBM yang buat kesepakatan bongkar muat dengan Pelindo,” ujar Putut.

Dia pun mengungkapnya perlunya aturan terbaru soal perizinan PBM lantaran pengawasan PBM di pelabuhan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat. “Idealnya izin usaha PBM itu diberikan oleh KSOP,” ungkapnya.

Putut menambahkan, semua pihak di pelabuhan termasuk PBM, saat ini perlu bersama memperbaiki layanannya pelabuhan agar logistik bisa murah.

Putut juga mengingatkan terkait program pemerintah soal pemberitahuan pelaporan perdagangan antar pulau (PAP) yang perlu di support.

“Karena data perdagangan dalam negeri ini belum bisa kita pegang secara nasional. Nah melalui PAP ini nanti bisa kita lihat kebutuhan impor komoditi seperti jagung, beras, kedelai atau lainnya. Jadi kalau PBM melakukan kerja maka mesti entry atau bikin laporan PAP,'” ujar Putut.

Ketua Panitia Rakernas APBMI Kodi Lamahayu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan nya sehingga kegiatan ini dapat terwujud.

Kegiatan dengan tema “Mewujudkan Keberlangsungan PBM Melalui Kemitraan Dengan Badah Usaha Pelabuhan”, dihadiri oleh Wamenhub Suntana, Dirjen Perhubungan Laut M. Masyhud, Direktur Lala Ditjen Hubla Budi Mantoro, Direktur KPLP Ginting, direktur operasi PT Pelindo Putut Srimuljanto, Ketua Umum APBMI Juswandi Kristanto dan jajaran pengurus, Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, Kadishub Perhubungan Pemprov Jatim, jajaran manajemen Terminal Petikemas Indonesia, para ketua asosiasi, dan para pengurus APBMI dari berbagai daerah di Indonesia. 

(Daeng Andi R. Rola).