Soal Penaikan Tarif ASDP, Apakah Pengusaha Truk Tidak dilibatkan dalam Pembahasan?

 

MERAK BANTEN (Wartamaritimindonesia.com) – Sudah biasa terjadi di sector transportasi, ketika terjadi penaikan tariff, tak sedikit pengusaha yang teriak, agar penaikan tariff itu ditunda dengan alasan ‘terjepit’. Apanya yang terjepit ?

Seperti kenaikan Tariff ASDP, yang mulai berlaku pada 3 Agustus kemartin, ternyata mendapat ‘protes’ dari kapalngan pengusaha angkutan yang tergabung di Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), yang mendesak Menhub Budi Karya Sumadi, untuk menunda penaikkan tarif angkutan penyeberangan ASDP di sejumlah lintasan yang rencananya mulai diberlakukan hari ini, 3 Agustus 2023.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, selain tidak berpihak pada perwujudan efisiensi biaya logistik nasional, kebijakan penaikkan tarif tersebut juga membuat perusahaan truk logistik makin terjepit lantaran ongkos angkut trucking tidak mungkin ikut dinaikkan.

“Kami (trucking) selama ini sulit untuk menaikkan ongkos angkutan barang karena sifatnya business to business atau b to b , sementara disisi lain (tarif penyeberangan) justru dinaikkan. Ini kan tidak fairnes bagi usaha trucking apalagi saat ini kondisi bisnis trucking logistik belum sepenuhnya pulih akibat kondisi Pandemi Covid-19,” ujar Gemilang, pada Kamis (3/8/2023).

Aptrindo juga mempertanyakan dasar kenaikan tarif penyeberangan ASDP itu selain Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal juga memasukkan kenaikan komponen pas pelabuhan dan asuransi.

“Kalau soal asuransi yang harus lebih fairnes sebaiknya tidak hanya oleh Jasa Raharja. Sebaiknya ada juga kompetitornya untuk yang berkaitan dengan asuransi tersebut,” tegas Gemilang.

 

Tidak Melibatkan Pengusaha

Sebelumnya, Aptrindo Provinsi Bali juga telah menolak rencana kenaikan tarif layanan penyeberangan di rute Ketapang-Gilimanuk maupun sebaliknya, lantaran hal tersebut tidak pernah dibicarakan dengan para pelaku usaha logistik termasuk dengan Aptrindo setempat.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Provinsi Bali Wayan Sukrayasa, mengatakan pihaknya bersama dengan kalangan asosiasi pengguna jasa lainnya termasuk ALFi Bali akan melakukan stop operasional jika kenaikan tarif penyeberangan yang direncanakan berlaku pada 3 Agustus 2023 itu, tidak dibatalkan atau di tunda.

“Pengguna jasa di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk tidak pernah dilibatkan. Kok tahu-tahu sekarang disosialisasikan (kenaikan tarif) itu. Mestinya perbaiki dulu tingkat pelayanananya di lintasan tersebut supaya lebih efisien,” ujarnya.

Wayan menegaskan, berdasarkan tingkat keterisian (occupancy) nya, layanan di rute Ketapang-Gilimanuk, selama ini cukup tinggi, sehingga tidak ada alasan bagi operator kapal atau pengelola pelabuhan penyeberangan di lintasan itu menaikkan tarif layanannya.

“Jadi apa dasar kenaikkannya? Apalagi okupansi disini cukup tinggi. Tidak relevan jika alasannya biaya operasional meningkat karena faktanya selama ini pelayanannya tidak efisien,” ungkap Wayan.

Disamping itu, imbuh Wayan, kegiatan ekonomi di Bali juga baru mulai bergerak kembali pasca Pandemi Covid-19, sehingga belum saatnya menaikkan cost layanan di lintasan tersebut karena akan berdampak pada inflasi dan mahalnya ongkos logistik yang ujung-ujungnya menjadi beban ekonomi masyarakat.

Dia juga menegaskan, DPD Aptrindo Bali sudah melayangkan surat kepaa Gubernur Bali dan di tembuskan ke Menhub Budi Karya Sumadi, prihal menolak dan meminta pembatalan rencana kenaikan tarif penyeberangan di lintasan tersebut.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Provinsi Bali Wayan Sukrayasa.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah mengumumkan akan menerapkan penyesuaian tarif baru di 29 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia, yang berlaku mulai 3 Agustus 2023.

Hal ini mengacu kepada telah disahkannya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Adapun penyesuaian tarif akan resmi diberlakukan pada 3 Agustus 2023 di 29 lintasan penyeberangan yakni, Merak – Bakauheni, Ketapang-Lembar, Jangkar-Lembar, Jangkar-Kupang, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Surabaya-Lembar, Kendal-Kumai, Sape-Waikelo, Sape-Labuan Bajo, Sape-Waingapu, dan Tanjung Api Api-Tanjung Kalian, Batam-Kuala Tungkal.

Kemudian, Batam-Mengkapan, Batam-Sei Selari, Karimun-Mengkapan, Karimun-Sei Selari, Mengkapan-Tanjung Pinang, Dumai-Malaka, Dabo-Kuala Tungkal, Bajoe-Kolaka, Balikpapan-Taipa, Balikpapan-Mamuju, Bitung-Ternate, Bira-Sikeli, Bitung-Tobelo, Pagimana-Gorontalo, Siwa-Lasusua, dan Batulicin – Garongkong.

Karenanya, Aptrindo segera melayangkan surat keberatan prihal kenaikan tarif di sejumlah lintasan penyeberangan itu kepada Menhub Budi Karya Sumadi.

“Apalagi selama ini trucking Aptrindo selaku pengguna jasanya di lintasan penyeberangan tidak pernah diajak bicara soal tarif-tarif tersebut,” tambah mereka.

(Tim Red. WMI).