KBN Ikut Penilaian ICORPAX BPKP Tahun Buku 2022

 

JAKARTA (Warta Maritim Indonesia.Com) - PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) mengikuti penilaian Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) untuk tahun buku 2022. Pelaksaan penilaian diawali dengan entry meeting yang diadakan di kantor pusat KBN Jakarta, Senin (15/05/2023).

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Perusahaan KBN, Desy Ika Sulisty disertai para pejabat dan pegawai KBN dari masing-masing unit kerja terkait.

Pada pertemuan tersebut tim dari ICORPAX BPKP DKI Jakarta menjelaskan tentang berbagai data yang diperlukan dan juga audit lapangan yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 hari penilaian.

Pada forum rapat perdana tersebut, Anton, pengendali teknis BPKP DKI Jakarta yang sekaligus jadi narasumber menjelaskan bahwa ICORPAX adalah alat ukur akuntabilitas korporasi yang merupakan komposit dari 5 INDEKS INDIVIDUAL.

Inti dari ICORPAX adalah sejauh mana peran perusahaan negara (BUMN) turut berperan dalam pembangunan nasional. Hal ini penting diketahui, karena kontribusi perusahaan negara terhadap pembangunan nasional dan keuangan negara sampai saat ini masih menggunakan ukuran-ukuran individual.

Tujuan dari ICORPAX adalah mengukur akuntabilitas korporasi BUMN sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan (KNYD-BUMN) dalam rangka mendukung keuangan dan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan penilaian ICORPAX di BUMN, seperti KBN, diharapkan akan menstimulus langkah perbaikan dari korporasi untuk lebih berkontribusi terhadap negara.

Seperti indikator penilaian lain, ICORPAX juga bertujuan akhir pada akuntabilitas dan transparansi BUMN. Hanya saja beda dengan GCG yang sudah mandatory Kementerian BUMN, ICORPAX sebagai indikator penilaian baru masih menyasar BUMN dengan klasifikasi tertentu.

Dalam ICORPAX penilaian terbagi dalam 5 dimensi di mana masing-masing punya bobot tersendiri. Pertama, Dimensi 1 (bobot 20%) meliputi akuntabilitas korporasi pada pembangunan, Dimensi 2 (bobot 20%) menyangkut akuntabilitas korporasi pada keuangan negara, Dimensi 3 (bobot 30%) berupa kepatuhan dan efektivitas operasi, Dimensi 4 (20%) menyangkut Efektivitas tata kelola dan Dimensi 5 (10%) Efektivitas Pengendalian Fraud.

“Dari kelima dimensi dapat kita lihat bahwa Dimensi Kepatuhan dan Efektivitas Operasional; Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola; dan Dimensi Efektivitas Pengendalian Fraud merupakan leading indicator yang mendongkrak untuk mendapatkan hasil atau lagging indicator (Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan Nasional; Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara),” jelas narasumber Anton saat paparan di KBN.

(Tim Red. WMI/Jkt).