JAKARTA, wartamaritimindonesia.com – Seperti diketahui bersama, bahwa salah satu tujuan dari merger Pelindo pada 1 Oktober 2021 lalu yakni merger PT Pelindo 1, PT Pelindo 2, PT Pelindo 3 dan PT pelindo 4, adalah mendorong terjadinya penurunan biaya logistik nasional dari sektor layanan kepelabuhanan yang dikelola PT Pelindo (Persero).
Upaya mewujudkan
komitmen tersebut, manajemen Pelindo pasca merger mentargetkan adanya efisiensi
layanan, melalui peningkatan konektifitas dan standardisasi layanan pelabuhan pada seluruh cabang Pelindo.
Demikian juga
terhadap 4 (empat) subholding Pelindo, yakni PT Pelindo Solusi Logistik, PT
Pelindo Terminal petikemas, PT Pelindo
Multi Terminal dan PT Pelindo Jasa Maritim, juga diterapkan standarisasi
layanan.
Bagaimana realisasi komitmen
Pelindo untuk mendorong penurunan biaya logistik nasional, salah satunya pernah
dinyatakan pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gabungan Pengusaha
Eksportir Seluruh Indonesia (GPEI) pada 25 Agustus 2022 belum lama ini.
Waktu itu, dinyatakan oleh Koko Susanto, Direktur Komersial & Teknik PT Pelindo Solusi Logistik, dimana pada kesempatan tersebut selaku mewakili Arif Suhartono selaku Direktur Utama PT Pelindo (Persero).
“Bahwa terhadap
hasil studi World Bank mengenai tariff jasa kepelabuhanan di Indonesia,
komponen biaya pelabuhan (yang berasal dari tarif) hanya menyumbang 4 % dari
total biaya logistik. Dan komponen terbesar penyumbang biaya logistik ada pada
komponen inventory dan hinterland transport sebesar 59 % di Indonesia,” Ungkap
Koko Susanto.
Lalu bagaimana pendapat dari pemerhati logistik nasional, terkait pernyataan Pelindo tersebut. Salah satu pendapat dikemukakan oleh Setijadi Ketua Umum Supply Chain Indonesia (SCI) yang berkantor di Bandung Jawa Barat.
Saat dikomfirmasi
oleh Redaksi Warta Maritim Indonesia,
Setijadi mengatakan bahwa biaya logistik itu dibagi menjadi dua pertama biaya transportasi dan yang kedua
biaya pergudangan. Distribusinya, biaya tranportasi itu sampai sekitar
70 persen dan biaya pergudangan 30 persen.
“Yang kedua terkait biaya transportasi, kita biasanya
menghitung biaya dari ‘N To N’ (dari
titik awal sampai titik akhir) dari pabrik yang kirim barang (shipper) mengirim barang ke pengirim (consigne). Kalau kita bicara
transportasi secara umum, maka bisa dibagi menjadi tiga bagian, pertama biaya
transportasi hinterland (di daratnya)
itu 50 persen, kemudian biaya di Pelabuhan, pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan
itu 31 persen,” Ujar Setijadi yang dikomfirmasi melalui telepon gemgamnya,
Senin 19 September 2022.
Data tersebut kata
Setijadi, mengacu pada data dari Pelni dan INSA. “Jadi kalau kita menggabungkan
dua data itu, kalau kita kalikan maka biaya pelabuhan itu sekitar 22 persen.
Adapun ada angka 4 persen pelabuhan menyumbang biaya logistik nasional ini,
ruang lingkup dan metode perhitungannya mungkin berbeda. Tapi itu gak masalah
sih. Yang pasti yang bisa kita analisis dan kita simpulkan, bahwa porsi
terbesar dari biaya transportasi adalah biaya di hinterlandnya atau biaya angkutan (trucking),” Ujar Setijadi.
Dijelaskan, salah
satu kendala di hinterland, adalah di
muatan balik (Muata kosong). “Dimana kita sering komunikasi dengan teman-teman trucking pada muatan baliknya ‘kosong’,
sehingga perusahaan trucking
menugaskan kepada supir trucking untuk
cari muatan baliknya. Misalnya dari Jakarta ke Surabaya bawa muatan tapi
baliknya dari Surabaya ke Jakarta kosong. Dari situ yang bisa kita lakukan
adalah kita mengembangkan system informasi, untuk mengintegrasikan antara
kebutuhan pengiriman dengan kapasitas pengiriman. Tujuan pengiriman ini adalah
volume barang yang akan dikirimkan oleh para pemilik barang, terutama tujuan
manufaktur. Kapasitas pengiriman adalah kapasitas angkut dari perusahaan -
perusahaan transportasi. Ketika kita sudah mengintegrasikan ini, diharapkan
masalah muatan balik kosong ini bisa diminimalkan,” Jelas Setijadi.
Efisiensi
Pelabuhan di bawah Pelindo
Bagaimana untuk terjadinya
efisiensi logistik di pelabuhan ? Menurut Setijadi, ada tiga hal, pertama
tekhnologi yang terkait dengan infrastruktur dan fasilitas yang
dimiliki pelabuhan atau fasilitas fisiknya, misalnya panjang dermaganya dan
kedalaman kolam pelabuhannya. Kemudian Fasilitas bongkar muat seperti crane dan
seterusnya.
“Yang kedua,
diproses yakni di systemnya, artinya proses dari kapal itu datang, proses
bongkar muat sampai barang keluar dari pelabuhan. Atau sebaliknya barang yang
dimuat trucking datang ke pelabuhan masuk lapangan penumpukan,
naik kapal dan seterusnya ini yang harus diperbaiki. Yang ketiga di kompetensi
SDM-nya, artinya perlu kemampuan untuk mengelola fasiltas tadi, perlu kemampuan
untuk menjalankan proses-proses yang sudah distandarisasikan. Jadi ketiga hal ini
dilakukan, ini akan berdampak pada peningkatan service level dari pelabuhan,” Ungkap Setijadi.
Pelindo Harus Jelaskan Ke Publik
Sementara menurut
Fahira Indris, Anggota DPD RI, terkait satu tahun merge Pelindo, pada 1 Oktober
2022 besok, jangka waktu satu tahun masih terlalu singkat untuk menguji efektifitas,
dampak positif atau tujuan dan target merger empat BUMN pelabuhan menjadi satu
Pelindo.
“Namun, saya
berharap, tepat nanti satu tahun merger ini yaitu 1 Oktober 2022, Pelindo
menggelar public expose capaian-capaian
apa saja atau dampak positif apa saja yang terjadi di Pelindo setelah setahun
merger termasuk tantangan yang dihadapi serta target-target ke depan seperti
apa,” Ujar Fahira Hidris yang dikonfirmasi Redaksi
Warta Maritim Indonesia, melalui telepon genggamnya.
Dikatakan, kalau mau
kilas balik, latar belakang dilakukan merger ini salah satunya untuk
peningkatan skala usaha perusahaan, terbentuknya ekosistem logistik nasional,
dan penyeragaman standarisasi pelayanan.
“Yang menjadi titik
krusial bagi saya adalah ekosistem logistik nasional yang jika saya artikan
adalah dengan merger ini maka biaya logistik nasional kita bisa turun atau
setidaknya terjadi peningkatan efisiensi biaya logistik pelabuhan dan kelautan
dan biaya inventori. Apakah selama setahun ini sudah terlihat tanda-tanda akan
terjadi penurunan biaya logistik? Itu harus dijelaskan oleh Pelindo kepada public,”
Ungkap Fahira Indris.
Selain itu, tambahnya,
hal penting yang juga harus dipaparkan Pelindo setelah setahun merger ini
adalah kelincahan Pelindo setelah dimerger.
“Sudah jadi
pengetahuan umum bahwa semakin besar sebuah organisasi, semakin kurang lincah
untuk melakukan adaptasi. Sejauh mana perbedaan budaya, regulasi, dan teknologi
di masing-masing Pelindo bisa beradaptasi sehingga melahirkan ekosistem kerja
yang lebih produktif,” Tutup Fahira Indris.
(Yadhi
Satria/Redaksi WMI Jakarta).









.jpg)




Tidak ada komentar:
Posting Komentar